Jeneponto (BLA Makassar) -- Memperkuat kerukunan umat beragama di daerah terus didorong. Balai Litbang Agama Makassar (BLAM) melakukan pertemuan dengan Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, di Kantor Bupati Jeneponto, Selasa (3/3/2026). Pertemuan ini membahas rencana kerja sama pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebagai langkah strategis memperkuat program Trilogi Kerukunan yang dicanangkan Menteri Agama.

Kepala Balai Litbang Agama Makassar, Muis Riadi, menegaskan bahwa pengukuran indeks kerukunan menjadi bagian penting dalam memetakan kondisi sosial keagamaan di daerah. Menurutnya, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Jeneponto belum melakukan pengukuran IKUB secara mandiri. Padahal, data tersebut sangat dibutuhkan sebagai alat deteksi dini untuk membaca potensi persoalan, sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar tersosialisasi dan dirasakan masyarakat.

Ia menjelaskan, pola yang digunakan adalah “menjemput bola”, dengan mendatangi langsung pemerintah daerah untuk membangun kolaborasi. Terlebih di Sulawesi, kerja sama pengukuran indeks sudah dilakukan di beberapa daerah dalam tiga tahun terakhir. Indeks ini mengukur tiga variabel utama yang menggambarkan bagaimana masyarakat hidup dalam perbedaan, sejauh mana toleransi terjaga, dan bagaimana kebijakan pemerintah berjalan di lapangan. Hasilnya dapat menjadi rujukan strategis bagi Pemda, Kementerian Agama, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia mengakui bahwa selama ini fokus pembangunan daerah lebih banyak diarahkan pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, ia menilai kerukunan umat beragama memiliki dampak besar terhadap stabilitas sosial. Dengan komposisi penduduk sekitar 99 persen beragama Islam, menurutnya, kondisi tersebut tetap perlu dikelola dengan bijak agar tidak memunculkan ego sektoral atau gesekan sosial.

Ia juga menyampaikan adanya kendala administratif, seperti perpindahan dari KTP konvensional ke KTP elektronik yang sempat tidak mencantumkan kolom agama, sehingga berdampak pada akurasi data.

Dalam diskusi tersebut, Ketua Tim Indeksasi & Program BLAM, Asnandar Abubakar menjelaskan bahwa indeks kerukunan telah dilaksanakan secara nasional setiap tahun. Selama tiga tahun terakhir, Balai Litbang Agama Makassar aktif bekerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah. Indeks ini bukan sekadar angka, melainkan instrumen untuk membaca kondisi riil masyarakat serta mengidentifikasi potensi konflik sejak dini.

Dalam kesempatan ini, BLAM juga menawarkan dukungan survei lapangan hingga seminar hasil pendataan, dengan harapan Pemda dapat membantu proses pengambilan data di tingkat kecamatan dan desa.

Menanggapi rencana tersebut, Bupati Jeneponto menyampaikan bahwa tindak lanjut teknis akan dikoordinasikan melalui Kesbangpol dan Asisten I. Ia menegaskan kesiapan Pemda untuk melanjutkan program yang dirancang, dengan dua tahap mekanisme, yakni kesepakatan bersama sebagai dasar kerja sama, kemudian Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada tahap teknis. Bahkan, penandatanganan kerja sama direncanakan dapat dilakukan bertepatan dengan Hari Jadi Jeneponto pada 1 Mei 2026.

Pertemuan ini menjadi langkah awal membangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pihak yang mengkaji serta meneliti isu-isu keagamaan, agar kerukunan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terukur, terpantau, dan terjaga di tengah masyarakat.