Makassar (BLA Makassar) -- Balai Litbang Agama Makassar menggelar Pembinaan Pegawai sekaligus Sosialisasi Kebijakan Kepegawaian, Kamis (18/12/2025), di Aula Balai Litbang Agama Makassar. Kegiatan ini menjadi ruang bersama bagi seluruh pegawai untuk memahami arah kebijakan terbaru kepegawaian sekaligus mendiskusikan langsung persoalan karier ASN yang selama ini dirasakan di lapangan.

Kegiatan tersebut dihadiri seluruh pegawai, Kepala Balai Litbang Agama Makassar Saprillah, Kepala Subbagian Tata Usaha, Andi Isra sebagai moderator, serta Sudirman, Analis SDM Ahli Madya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kemenag RI, sebagai narasumber.

Sejak awal kegiatan, suasana terasa berbeda. Tidak sekadar sosialisasi satu arah, forum ini dibangun sebagai ruang dialog terbuka. Moderator Andi Isra menyampaikan bahwa pembinaan kali ini diharapkan menjadi momentum memperbaiki layanan kepegawaian melalui semangat LBH (Layanan Bebas Hambatan) sebuah jargon baru yang menekankan kemudahan, kecepatan, dan transparansi layanan kepegawaian.

Menurutnya, jargon tersebut menjadi harapan baru bagi pegawai yang selama ini masih menghadapi berbagai kendala administrasi, khususnya dalam pengurusan dokumen kepegawaian dan pengembangan karier.

Kepala Balai Litbang Agama Makassar, Saprillah, dalam pengantarnya menekankan bahwa perubahan regulasi kepegawaian harus disikapi dengan optimisme dan kesiapan SDM. Ia mengajak pegawai untuk tidak ragu merencanakan jenjang karier, meskipun di tengah dinamika aturan yang terus berubah.

Ia juga menyinggung kemungkinan perubahan nomenklatur Balai Litbang menjadi Balai Penilaian Kompetensi (BPK) di masa depan. Jika hal tersebut terwujud, menurutnya, Balai Litbang Agama Makassar perlu mulai menyiapkan SDM pendukung, termasuk jabatan fungsional asesor dan penyesuaian kebutuhan organisasi.

Masuk pada materi inti, Sudirman memaparkan Kebijakan Terbaru Pengembangan Karier ASN, khususnya bagi pejabat fungsional. Ia menjelaskan bahwa salah satu kunci terwujudnya layanan kepegawaian bebas hambatan adalah keteraturan dan validitas data pegawai dalam sistem kepegawaian, seperti SIASN dan SIMPEG. “Kalau datanya rapi, sebetulnya usulan kenaikan pangkat atau jabatan tidak perlu waktu lama. Semua bisa berjalan lebih cepat dan minim hambatan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemutakhiran data bukan hanya penting untuk kenaikan pangkat, tetapi juga sangat krusial saat pensiun, agar tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.

Dalam pemaparannya, Sudirman turut menjelaskan dinamika penerapan KMA Nomor 1150 Tahun 2025 tentang peta jabatan fungsional. Ia mengakui bahwa regulasi tersebut sempat menimbulkan kegelisahan di kalangan ASN karena dinilai membatasi ruang pengembangan karier, terutama bagi pegawai yang telah lulus uji kompetensi jenjang madya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa regulasi bukanlah sesuatu yang statis. Evaluasi terhadap KMA tersebut sedang diperjuangkan di tingkat pusat, dengan harapan ke depan lebih banyak jabatan fungsional di balai yang memiliki peluang naik ke jenjang madya.

Yang membuat kegiatan ini semakin hidup adalah sesi diskusi interaktif. Sejumlah pegawai Balai Litbang Agama Makassar menyampaikan pertanyaan dan keresahan, mulai dari peluang kenaikan jenjang jabatan fungsional, peta sebaran formasi di satuan kerja, hingga strategi menghadapi perubahan regulasi tanpa harus meninggalkan daerah tugas.

Diskusi juga menyentuh persoalan nyata keseharian pegawai, seperti keterbatasan SDM pendukung, kebutuhan pengamanan kantor, hingga pola kerja multifungsi di masa transisi organisasi. Semua pertanyaan ditanggapi secara terbuka oleh narasumber, dengan penekanan bahwa komunikasi dua arah dan data yang valid menjadi kunci utama solusi.

Melalui kegiatan ini, Balai Litbang Agama Makassar tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga menghadirkan ruang aman untuk berdialog, berbagi kegelisahan, dan merancang masa depan karier ASN secara lebih realistis dan manusiawi.

Pembinaan pegawai ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat budaya kerja yang adaptif, terbuka, dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, sejalan dengan semangat pelayanan kepegawaian yang semakin mudah dan bebas hambatan.