Makassar (BLA Makassar) -- Kabar membanggakan datang dari Balai Litbang Agama Makassar (BLAM). Satuan kerja di bawah Kementerian Agama ini resmi lolos penilaian Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Agama dan diusulkan untuk mengikuti Penilaian Nasional menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Capaian ini diumumkan dalam Rapat Penyampaian Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 yang digelar secara daring melalui Zoom pada Rabu, 17 Juni 2026. Balai Litbang Agama Makassar mengikuti kegiatan tersebut yang diwakili oleh Kepala Balai Litbang Agama Makassar Muis Riadi, Kepala Subbagian Tata Usaha Andi Isra Rani, serta seluruh PIC Tim Zona Integritas BLAM.

Keberhasilan ini menempatkan Balai Litbang Agama Makassar sebagai salah satu dari empat satuan kerja Kementerian Agama di Sulawesi Selatan yang berhasil melaju ke tahap Penilaian Nasional untuk WBK. Tiga satuan kerja lainnya yakni Kemenag Gowa, MAN 2 Makassar, dan MTsN 1 Makassar.

Dalam arahannya, Kabag Tata Laksana Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, Subi Muhammad, menjelaskan bahwa satuan kerja yang lolos penilaian TPI telah melalui berbagai tahapan evaluasi, mulai dari penilaian mandiri hingga verifikasi oleh tim penilai internal.

Ia mengingatkan bahwa satuan kerja yang telah lolos masih harus mempersiapkan berbagai dokumen, data, dan informasi secara lebih matang sebelum memasuki tahap akhir penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Nur Arifin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja yang terus berupaya mengimplementasikan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas.

Menurutnya, pembangunan zona integritas menjadi bagian penting dalam memperkuat reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Ia juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring reformasi birokrasi secara konsisten.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Wilayah IV Kementerian Agama, Mohammad Isom, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar ajang kompetisi untuk memperoleh penghargaan, melainkan sarana membangun budaya kerja yang lebih baik di lingkungan instansi pemerintah.

Ia menekankan dua aspek utama yang menjadi ruh pembangunan Zona Integritas, yaitu akuntabilitas internal dan pelayanan prima.

“jadi intinya dua itu, akuntabilitas internal dan pelayanan prima.” ujarnya

Menurutnya, akuntabilitas internal harus diwujudkan melalui sistem kerja yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta didukung oleh kinerja yang tinggi dari seluruh pegawai. Sementara pelayanan prima harus mampu memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Mohammad Isom juga mengingatkan pentingnya perubahan paradigma dalam pembangunan Zona Integritas. Fokus utama tidak lagi sekadar mengejar nilai atau kelengkapan dokumen administratif, melainkan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat.

“tujuan akhirnya tentu birokrasi yang benar-benar berdampak saya kira itu yang perlu disadari.” kata Mohammad Isom

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa evaluasi Zona Integritas saat ini tidak hanya melihat dokumen dan formalitas semata. Tim Penilai Internal akan memastikan bahwa berbagai program, inovasi, dan budaya kerja yang diklaim oleh satuan kerja benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Karena itu, setiap satuan kerja yang akan mengikuti penilaian nasional diharapkan mampu menunjukkan bukti nyata perubahan budaya kerja, konsistensi pelaksanaan standar operasional prosedur, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Bagi Balai Litbang Agama Makassar, keberhasilan lolos ke tahap Penilaian Nasional menjadi hasil dari komitmen bersama seluruh pegawai dalam membangun tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Capaian ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperkuat budaya integritas demi mewujudkan birokrasi yang semakin profesional dan berdampak bagi masyarakat.