Istilah “wahabisme lingkungan” yang dilontarkan Gus Ulil Abshar Abdalla baru-baru ini memantik perdebatan. Istilah ini digunakan untuk menyebut sikap sebagian pegiat lingkungan yang dianggap terlalu kaku—seolah-olah alam tidak boleh disentuh sama sekali, bahkan dalam konteks pembangunan. Sekilas, istilah ini tampak segar, intelektual, dan provokatif. Namun jika kita cermati lebih dalam, ada lapisan retorika yang berpotensi menyesatkan, bahkan mengandung mitos ideologis yang perlu dibongkar.

Tulisan ini hendak membuka tabir istilah tersebut menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes, serta pandangan teori kritis dan ekologi politik. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya akurasi istilah, tapi juga arah wacana publik dalam membaca krisis lingkungan dan relasi kekuasaan.

Bahasa Sebagai Alat Kekuasaan

Dalam Mythologies, Roland Barthes menjelaskan bahwa mitos bukanlah kebohongan tanpa makna, melainkan cara bahasa bekerja untuk menutupi kompleksitas realitas dengan narasi yang tampak “alami.” Ketika istilah “wahabisme lingkungan” digunakan untuk menyebut penolakan terhadap tambang, maka ada proses penyederhanaan yang sedang berlangsung: penolakan terhadap eksploitasi alam disamakan dengan puritanisme agama.

Padahal para aktivis lingkungan tidak sedang menyembah alam seperti kitab suci. Mereka sedang menjaga keseimbangan ekologis, memperjuangkan hak hidup masyarakat adat, dan menolak logika pembangunan yang merusak. Mereka bukan menolak intervensi manusia terhadap alam, tetapi menolak bentuk intervensi yang destruktif, eksploitatif, dan timpang secara sosial.

Dengan membingkai mereka sebagai “wahabi”, istilah ini tidak sekadar melakukan simplifikasi, melainkan juga mengangkut beban historis dan simbolik yang berat. Ia membawa serta seluruh ingatan kolektif tentang Wahabisme sebagai simbol purifikasi agama yang keras, anti-tradisi, dan intoleran terhadap tafsir yang berbeda. Ketika simbol ini ditempelkan pada gerakan lingkungan, maka seketika struktur maknanya berpindah: pegiat ekologi—yang sejatinya sedang memperjuangkan keberlanjutan hidup—tiba-tiba tampil dalam wacana publik sebagai pihak yang fundamentalis, menutup diri, bahkan dianggap irasional.

Padahal, tidak ada satu pun argumen ekologis yang menolak teknologi atau intervensi manusia secara mutlak. Yang ditolak adalah logika eksploitasi yang rakus, tidak adil, dan merusak relasi sosial-ekologis. Tapi begitu label “wahabi” dilekatkan, terjadi efek delegitimasi: argumen ilmiah dan etis dikaburkan oleh asosiasi emosional yang telah ditanamkan pada simbol tersebut. Di sinilah mitos bekerja sebagaimana dijelaskan Roland Barthes: sebagai narasi ideologis yang menyamar menjadi bahasa sehari-hari.

Menurut Barthes, mitos adalah sistem semiotik sekunder—ia memanfaatkan tanda (sign) dari sistem pertama dan menjadikannya penanda baru untuk makna yang berbeda. Dalam kasus ini, “wahabi” yang semula merupakan kategori teologis, dijadikan penanda baru untuk “kerapuhan argumen ekologis”—suatu pemosisian makna yang tidak hanya menyesatkan, tapi juga menindas secara simbolik.

Dengan demikian, istilah “wahabisme lingkungan” bukan sekadar label—ia adalah alat kekuasaan. Ia menyederhanakan kerumitan realitas ekologis menjadi gambaran ideologis yang nyaman bagi status quo. Istilah ini menciptakan musuh imajiner dari kalangan yang justru sedang memperjuangkan keberlanjutan dan keadilan ekologis. Dan inilah esensi mitos dalam politik bahasa: ia mereduksi kenyataan, lalu menggantinya dengan citra yang bisa dikendalikan oleh narator dominan.

Reposisi Wahabisme: Kritik Terselubung terhadap Anak Ideologis Sendiri

Ada dimensi lain yang lebih dalam dari istilah ini: yakni reposisi makna Wahabisme sebagai musuh simbolik NU yang kali ini ditarik ke medan wacana ekologi. Dalam tradisi NU, Wahabisme selama ini menjadi representasi dari oposisi teologis—simbol puritanisme, rigiditas, dan penolakan terhadap tradisi. Ia adalah bayangan tandingan yang membentuk identitas keagamaan NU sebagai inklusif, kontekstual, dan berpijak pada nilai-nilai lokal.

Namun ketika Gus Ulil, tokoh intelektual progresif NU yang selama ini dikenal sebagai pengusung tafsir terbuka atas Islam, menggunakan istilah “wahabisme lingkungan” untuk menyindir sebagian aktivis ekologi, posisi simbolik itu mulai bergeser. Ia seakan sedang menciptakan musuh baru di dalam rumah sendiri. Istilah ini tidak hanya menyasar pegiat lingkungan secara umum, tapi secara tersirat ditujukan kepada kalangan muda NU sendiri, yang belakangan aktif mengkritik proyek-proyek tambang atas nama keadilan ekologis.

Salah satu representasi dari gelombang muda itu adalah Gus Roy Murtadho, aktivis NU yang konsisten menyuarakan penolakan terhadap pertambangan di wilayah rawan ekologis. Gus Roy bukan orang luar. Ia tumbuh dalam tradisi pesantren, aktif dalam jaringan kader muda NU, dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai fondasi perjuangan ekologisnya. Ketika sikap kritis seperti ini dilabeli sebagai bentuk “wahabisme”—maka yang sedang terjadi adalah semacam teguran ideologis internal, bahkan bisa terbaca sebagai delegitimasi halus terhadap anak-anak ideologis NU yang berani bersuara lantang melawan kekuasaan.

Apa yang tampak sebagai kritik intelektual dari Gus Ulil, justru berpotensi menjadi alat pembingkaian ulang identitas ideologis NU: dari gerakan yang selama ini berpihak pada rakyat kecil dan menjaga khazanah lokal, menjadi gerakan yang mencurigai anak-anaknya sendiri ketika mereka bersuara keras terhadap kerusakan. Ini bukan hanya soal istilah, tapi soal siapa yang berhak bicara atas nama kebenaran, dan siapa yang berhak mengklaim posisi “moderat” dalam tubuh NU hari ini.

Ia seolah berkata: "Kalian anak NU kok terlalu kaku dalam menolak tambang, terlalu keras menjaga alam. Jangan-jangan kalian mulai mirip Wahabi."

Di sinilah letak bahaya simbolik dari istilah “wahabisme lingkungan”: ia bukan sekadar menyerang gagasan ekologis, tetapi secara halus memetakan ulang posisi ideologis dalam tubuh NU itu sendiri. Istilah ini menciptakan kesan bahwa para penolak tambang dari kalangan santri dan aktivis Islam hijau telah bergeser dari garis moderat menuju ekstremisme baru—sebuah “kemurnian” versi ekologi yang disamakan dengan puritanisme agama.

Padahal yang sedang tumbuh di kalangan anak-anak muda NU hari ini adalah kesadaran baru, buah dari tafsir spiritualitas yang lebih luas dan mendalam: bahwa mencintai bumi bukanlah pengkhianatan terhadap tradisi, melainkan perpanjangan dari ajaran tauhid itu sendiri—yakni menjaga ciptaan sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta.

Kesadaran ekologis ini sejatinya merupakan evolusi pemikiran keagamaan yang lebih holistik. Ia melampaui dikotomi lama antara agama dan lingkungan, antara iman dan alam. Para santri yang menolak tambang bukan sedang berkhianat pada proyek kemajuan, tetapi sedang membangun narasi baru tentang keberagamaan yang berpihak pada kehidupan—yang memahami bahwa spiritualitas tanpa keberpihakan pada bumi adalah spiritualitas yang pincang, kehilangan dagingnya, dan akhirnya hanya menjadi ritual hampa.

Dengan mem-framing mereka sebagai “wahabi lingkungan”, maka potensi besar untuk memperkaya wacana Islam dan ekologi justru ditutup dengan stigma. Dan seperti semua mitos dalam pandangan Barthes, stigma itu bekerja bukan dengan logika, melainkan dengan perasaan yang sudah diarahkan. Ia tidak membuka diskusi, melainkan menutup ruang tafsir—dan inilah yang harus kita kritisi.

Menjaga Alam Bukan Fanatisme

Tentu, perdebatan tentang relasi manusia dan alam perlu terus dibuka. Sebab di tengah krisis iklim yang makin nyata, kita memerlukan ruang-ruang dialog yang jujur dan terbuka untuk memikirkan ulang bagaimana manusia hadir di bumi—sebagai penakluk atau penjaga. Namun dalam dialog ini, kita perlu sangat berhati-hati dalam memilih istilah, sebab setiap istilah tidak pernah netral. Ia membawa beban sejarah, arah simbolik, dan tujuan ideologis yang bisa memperluas percakapan atau justru menyempitkannya.

Istilah seperti “wahabisme lingkungan”, alih-alih membantu memperjelas, justru mengaburkan orientasi etis perjuangan ekologis. Ia menggeser perhatian publik dari substansi krisis—yakni eksploitasi dan ketimpangan ekologis—ke perdebatan simbolik yang menjebak. Istilah ini menanamkan persepsi bahwa membela alam adalah bentuk ekstremisme baru, seolah ada bahaya tersembunyi dalam sikap menjaga bumi. Padahal, menjaga bumi bukanlah bentuk pemurnian agama baru, bukan pula laku fundamentalis hijau yang anti-kemajuan.

Menjaga bumi adalah bagian dari tanggung jawab etis dan spiritual terhadap kehidupan bersama—manusia, hewan, tanah, air, dan generasi mendatang. Ia lahir bukan dari ketakutan, tetapi dari cinta: cinta pada ciptaan, pada tatanan yang rapuh, pada relasi yang saling menopang. Dan justru di titik inilah spiritualitas sejati menemukan wajahnya: bukan dalam retorika identitas, tetapi dalam keberpihakan pada yang lemah dan rentan.

Jika istilah yang kita gunakan justru melemahkan semangat itu, mungkin sudah saatnya kita kembali bertanya: kita sedang berdialog untuk membangun pemahaman bersama, atau sekadar memenangkan wacana?

Sebab hari ini, yang kita lawan bukan hanya krisis iklim. Kita juga harus mewaspadai krisis makna—saat bahasa digunakan untuk membungkam kritik dan mengalihkan perhatian dari kerusakan yang sesungguhnya.