Moderasi beragama menuntut kecakapan memaknai simbol, istilah, dan narasi; karena itu, semiotika layak dijadikan fondasi kebijakan untuk mencegah salah baca yang memicu polarisasi. Masalah kunci mencakup bias pemaknaan di ruang publik, kapasitas interpretatif yang belum merata, integrasi lintas program yang lemah, evaluasi yang masih berbasis output, serta minimnya diseminasi dan dukungan pasca pelatihan.

Moderasi beragama menuntut lebih dari slogan, ia memerlukan kecakapan memaknai. Dengan menempatkan semiotika sebagai kerangka kerja, menetapkan standar kompetensi, membangun jalur belajar berjenjang yang dievaluasi berbasis outcome, serta menghidupkan jejaring alumni, kemitraan multipihak dan diseminasi yang terkurasi, kebijakan akan menghasilkan dampak yang terukur. Dengan pijakan program yang sudah berjalan, ekosistem wilayah memiliki modal kuat untuk mengubah literasi semiotik menjadi perubahan wacana dan perilaku di kelas, kampus, dan komunitas secara inklusif, tertib, dan berkelanjutan.