Moderasi beragama merupakan salah satu agenda strategis dalam upaya menjaga keutuhan dan persatuan bangsa di tengah kemajemukan sosial, budaya, serta keyakinan masyarakat Indonesia. Melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023, pemerintah menegaskan bahwa penguatan moderasi beragama tidak semata menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, melainkan merupakan kewajiban bersama seluruh komponen bangsa.

Konsep moderasi beragama dipahami bukan sebagai upaya untuk menyeragamkan keyakinan atau pandangan keagamaan, melainkan sebagai proses pembentukan sikap yang menjunjung tinggi nilai penghormatan, toleransi, serta penghargaan terhadap perbedaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, moderasi beragama berfungsi sebagai instrumen penting dalam memperkuat kohesi sosial dan membangun harmoni kehidupan berbangsa serta bernegara.

Program yang diinisiasi oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan ini membuka akses yang luas bagi masyarakat dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, akademisi, pegiat sosial, tokoh agama, hingga aktivis komunitas. Melalui program ini, para peserta difasilitasi untuk belajar, berdialog, serta merancang aksi nyata dalam rangka penguatan moderasi beragama.

Peserta tidak hanya memperoleh materi bersifat teoritis, tetapi juga didorong untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dapat diimplementasikan di lingkungan kerja maupun dalam masyarakat setelah mereka menyelesaikan program. Dengan demikian, para peserta tidak sekadar menjadi penerima manfaat kegiatan, melainkan juga berperan sebagai duta dan agen perubahan dalam komunitasnya masing-masing.

Program Sekolah Penguatan Moderasi Beragama (SPMB) merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat nilai moderasi lintas kelompok sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023. Dari 126 pendaftar, terpilih 60 peserta dari berbagai latar belakang yang mengikuti enam pertemuan intensif di Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan dan Balai Litbang Agama Makassar melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan finalisasi. Program ini selaras dengan RPJMN 2020-2024, Renstra Kementerian Agama, dan visi Indonesia Emas 2045, serta menunjukkan dampak awal melalui implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) alumni berupa dialog lintas iman, pelatihan toleransi berbasis komunitas, dan kampanye digital moderasi beragama. Untuk memperkuat keberlanjutan, SPMB perlu ditetapkan sebagai program jangka panjang dengan Balai Litbang Agama Makassar sebagai penggerak kolaborasi lintas sektor pemerintah daerah, lembaga pendidikan, FKUBlormas keagamaan, media, dan komunitas serta didukung paket fasilitasi berupa coaching 90 hari, akses ruang dan perizinan, micro co-funding, dan publikasi digital. Keberhasilan program diukur melalui capaian minimal 70 persen RTL tuntas dalam 90 hari, replikasi lintas lembaga dan daerah, peningkatan jangkauan komunikasi publik, serta umpan balik positif dari mitra dan komunitas.

Sekolah Penguatan Moderasi Beragama merupakan inovasi strategis untuk memperkuat nilai kebersamaan di tengah keberagaman Indonesia. Dengan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang, program ini tidak hanya memperluas pemahaman, tetapi juga melahirkan agen perubahan di masyarakat. Keberlanjutan program, optimalisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL), dan kolaborasi multipihak menjadi kunci agar manfaatnya terus berlanjut dan berdampak nyata bagi kerukunan bangsa.